Praperadilan Jilid II Ditolak, Polres Keerom Tegaskan Upaya Paksa Penangkapan Sesuai Ketentuan Hukum

BUMI CENDERAWASIH.ID – Pengadilan Negeri Jayapura menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan oleh Laurensius Borotian, SP., M.Sos., dalam perkara Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2026/PN.Jap terhadap Kapolri Cq. Kapolda Papua Cq. Kapolres Keerom Cq. Kasat Reskrim Polres Keerom selaku Termohon.

Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Tunggal Bustaruddin, S.H., M.H., dalam persidangan yang berlangsung di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Jayapura, Senin (14/9/2026), sekitar pukul 11.00 WIT. Dalam putusannya, hakim menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Perkara tersebut merupakan praperadilan jilid II yang diajukan oleh Pemohon terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Keerom. Sebelumnya, Pemohon juga telah mengajukan praperadilan yang berkaitan dengan penetapan dirinya sebagai tersangka. Sementara dalam praperadilan jilid II ini, pokok permohonan berkaitan dengan upaya paksa berupa tindakan penangkapan** yang dilakukan dalam proses penegakan hukum.

Dengan demikian, persidangan kali ini menjadi bagian lanjutan dari rangkaian proses hukum yang sebelumnya telah ditempuh melalui mekanisme praperadilan. Polres Keerom melalui Tim Kuasa Hukum turut mengikuti seluruh rangkaian persidangan guna memberikan jawaban, argumentasi hukum serta dokumen yang diperlukan untuk menjelaskan dasar dan prosedur tindakan penyidik.

Kapolres Keerom AKBP Aries Diego Kakori, S.I.K.,melalui Kasat Reskrim Polres Keerom AKP Jetny L. Sohilait, S.H., M.H, menyampaikan bahwa pihaknya menghormati putusan Pengadilan Negeri Jayapura dan menjadikan putusan tersebut sebagai bagian dari proses hukum yang harus dihormati oleh seluruh pihak.

“Kami menghormati sepenuhnya putusan Pengadilan Negeri Jayapura. Perkara ini merupakan bagian dari proses hukum yang telah berjalan, di mana sebelumnya juga telah diajukan praperadilan terkait penetapan tersangka, sedangkan kali ini menyangkut upaya paksa berupa penangkapan. Yang terpenting bagi kami, setiap tindakan kepolisian dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Kasat Reskrim.

Kasat Reskrim menegaskan bahwa setiap tindakan penyidik dalam proses penegakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk ketika melakukan tindakan upaya paksa terhadap seseorang yang telah berstatus tersangka.

“Kami tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga tetap menjunjung tinggi hak-hak setiap warga negara serta asas praduga tak bersalah. Setiap tindakan penyidik dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, fakta dan alat bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan,” tegasnya.

Sementara itu, Kasikum Polres Keerom AKP La Ode Oka, S.H., menjelaskan bahwa Tim Kuasa Hukum telah mengikuti seluruh proses persidangan sesuai surat perintah dan surat kuasa yang telah diterbitkan.

“Dalam persidangan ini kami telah menyampaikan argumentasi serta dokumen yang diperlukan untuk menjelaskan dasar dan prosedur tindakan penyidik, khususnya terkait upaya paksa penangkapan yang menjadi objek permohonan praperadilan jilid II,” jelas Kasikum.

Menurutnya, hak setiap warga negara untuk mengajukan praperadilan merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap proses penegakan hukum. Di sisi lain, Polri juga berkewajiban mempertanggungjawabkan setiap tindakan penyidikan yang dilakukan di hadapan hukum.

“Kami menghormati hak hukum setiap warga negara untuk mengajukan praperadilan. Namun, dari sisi penyidik, setiap tindakan upaya paksa juga harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tambahnya.

Dalam persidangan tersebut, Polres Keerom diwakili oleh Tim Kuasa Hukum yang terdiri dari KBP Deddy Sumarsono, S.I.K., M.H.; AKP Dr. Wahda J. Saleh, S.HI., M.H.; AKP La Ode Oka, S.H.; IPTU La Amin, S.H.; IPDA Melianus Galugu, S.H.; IPDA Demianus Djems Ur, S.H.; dan BRIPDA Aditya A. Alan Saputra, S.H. Persidangan turut disaksikan langsung oleh penyidik Bripka Hamdan Basir, S.E.

Dengan ditolaknya permohonan praperadilan jilid II tersebut, Polres Keerom menegaskan akan terus melaksanakan proses penegakan hukum secara profesional, proporsional dan sesuai prosedur. Polres Keerom juga memastikan setiap tahapan penyidikan tetap mengedepankan kepastian hukum, penghormatan terhadap hak-hak hukum para pihak serta rasa keadilan bagi masyarakat Kabupaten Keerom.(YAM)