Bupati Keerom Piter Gusbager dan BWS Papua Jalin MOU PSDH dan DR

BUMI CENDERAWASIH.ID – Bupati Keerom dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Papua mengambil langkah maju yang signifikan dalam upaya pengendalian banjir di Kabupaten Keerom.

Keduanya resmi meneken perjanjian kesepahaman (MoU) terkait penyelesaian pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) pada kawasan hutan produksi konversi.

Penandatanganan ini menjadi tahapan kunci dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Kolam Retensi seluas 150 hektar, sebuah proyek strategis pengendali banjir di Kabupaten Keerom.

Acara penandatanganan dilakukan oleh Bupati Keerom, Piter Gusbager, dan Kepala BWS Papua, Dave Harold Irhajadi Muchaimin, yang berlangsung di Horison Kotaraja, pada Senin (10/11/2025).

Kepala Balai Wilayah Sungai Provinsi Papua, Dave Harold Irhajadi Muchaimin, menjelaskan bahwa MoU ini adalah langkah awal yang penting bagi kedua pihak dalam pembangunan kolam retensi tersebut.

“Menyangkut rencana pengadaan tanah pembangunan kolam retensi di Kabupaten Keerom, ini tahap awal kita menandatangani MoU. Biaya untuk PSDH akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat melalui Balai Wilayah Sungai Papua,” ungkap Dave.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Keerom atas dukungan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah tersebut.

Dave menambahkan bahwa setelah pengadaan tanah selesai, tahap berikutnya adalah sosialisasi dan dilanjutkan dengan tahapan konstruksi.

Sementara itu, Bupati Keerom, Piter Gusbager, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BWS Papua sebagai mitra penting dalam pengelolaan air di wilayahnya.

“Keberhasilan pembangunan di suatu daerah seperti Keerom ini sangat ditentukan oleh keberhasilan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) atau pengelolaan air,” ucap Bupati Piter.

Bupati dua periode itu menjelaskan bahwa penandatanganan MoU pembayaran PSDH dan DR adalah persyaratan awal untuk menuntaskan tahapan pembangunan kolam retensi 150 hektar tersebut.

Ia juga memberikan penekanan khusus kepada masyarakat Keerom pemilik hak ulayat untuk bisa memahami pentingnya pembanguna kolam retensi tersebut.

“Kawasan ini sebelumnya adalah Hutan Produksi Konversi (HPK) yang telah diserahkan oleh Menteri Kehutanan kepada Bupati Keerom untuk digunakan menjadi kolam retensi. Saya sampaikan bahwa tujuan pembangunan ini bukan investasi yang mencari keuntungan (profit), tetapi murni untuk pengelolaan air,” jelasnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Keerom itu menekankan bahwa tujuan utama kolam retensi ini adalah memastikan Keerom terhindar dari banjir saat musim hujan dan memiliki cadangan air saat musim kering.

Bupati Gusbager juga melayangkan dampak positif dari kemitraan Pemkab Keerom dan BWS Papua yang terjalin selama ini.

Ia menyebutkan bahwa beberapa tahun terakhir Keerom sering dilanda banjir, namun kini kondisi masyarakat sudah lebih baik.

“BWS telah membantu pembangunan Tanggul Sungai Tami, yang saat ini mencegah luapan air dari kantor bupati hingga Arso 1. BWS juga berkontribusi dalam menanggul Sungai Skanto,” ungkapnya.

Bupati Gusbager berharap BWS Papua dapat melakukan pengecekan secara periodik terhadap kondisi kedua tanggul penting tersebut untuk memastikan keamanannya.(YAM)